Lampung Timur – (KIM New) – Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan tidak hanya diuji dari apa yang dikerjakan, tetapi juga dari apa yang dijelaskan kepada publik.
Sebab dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan sekadar etika komunikasi pemerintah — melainkan fondasi akuntabilitas negara kepada rakyat.
Polemik dugaan persoalan legalitas bangunan yang digunakan Yayasan Baitul Muslim Lampung Timur di Kecamatan Way Jepara kini berkembang jauh melampaui sekadar persoalan administratif bangunan.
Isu ini mulai menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar:
sejauh mana pemerintah menjelaskan tindakan yang telah mereka lakukan kepada masyarakat.
Perhatian publik terhadap persoalan ini meningkat setelah Yayasan Konsumen Berdaya Abadi (YKBA) Sumbagsel melayangkan somasi resmi kepada Bupati Lampung Timur serta sejumlah instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perizinan bangunan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup.
Somasi tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai transparansi pemerintahan, akuntabilitas administrasi negara, dan hak masyarakat untuk mengetahui.
Pemerintah Datang ke Lokasi, Tetapi Hasilnya Belum Disampaikan
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, sebuah video yang beredar melalui akun TikTok yang mengatasnamakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa tim dari sejumlah instansi pemerintah telah turun langsung ke lokasi sekolah untuk melakukan peninjauan lapangan.
Tim yang disebut terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi:
DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pendidikan
Pemerintah desa setempat
Peninjauan tersebut disebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan legalitas bangunan gedung serta ketentuan lingkungan hidup.
Namun hingga saat ini, hasil peninjauan tersebut belum dijelaskan secara resmi kepada publik, meskipun aktivitas peninjauan telah diketahui masyarakat melalui media sosial.
Di titik inilah pertanyaan publik mulai muncul.
Jika pemerintah telah datang dan memeriksa, apa sebenarnya hasil pemeriksaan tersebut?
Ketika Informasi Pemerintah Justru Muncul dari Media Sosial Dalam praktik pemerintahan yang transparan, kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat biasanya disertai penjelasan resmi kepada publik.
Namun dalam kasus ini muncul situasi yang memunculkan perhatian masyarakat.
Informasi mengenai kegiatan pemerintah justru lebih dahulu diketahui melalui media sosial, sementara penjelasan resmi dari pemerintah daerah belum disampaikan.
Ketua DPC YKBA Lampung Timur, Hermansyah, mengatakan pihaknya telah mencoba memperoleh kejelasan mengenai hasil peninjauan tersebut.
Ia mengaku telah menghubungi Sekretaris DPMPTSP Lampung Timur, Irwan, melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan hasil pemeriksaan lapangan yang disebutkan dalam video tersebut.
Namun menurut Hermansyah, dirinya diarahkan untuk menanyakan langsung kepada Kepala DPMPTSP Lampung Timur, Edi Saputra.
Upaya untuk memperoleh keterangan dari kepala dinas tersebut juga telah dilakukan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada publik.
Bangunan Sekolah dan Standar Keselamatan Publik Dalam kerangka hukum nasional, bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan memiliki standar hukum yang jelas.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk aspek:
keselamatan
kesehatan
kenyamanan
kemudahan bagi pengguna bangunan
Dalam konteks fasilitas pendidikan, standar tersebut memiliki arti yang jauh lebih penting karena menyangkut keselamatan peserta didik.
Karena itu, pengawasan terhadap pemenuhan standar bangunan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan fasilitas publik.
Hak Publik untuk Mengetahui
Persoalan ini juga menyentuh prinsip dasar dalam negara demokrasi: hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
Pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang berada di bawah kewenangannya.
Sementara Pasal 11 menegaskan bahwa informasi mengenai kegiatan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat harus tersedia bagi publik.
Dalam konteks ini, peninjauan lapangan oleh sejumlah instansi pemerintah merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga wajar jika publik mempertanyakan hasilnya.
Perspektif Hukum Administrasi Negara
Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Prinsip tersebut mencakup antara lain:
keterbukaan
akuntabilitas
kepastian hukum
kecermatan dalam pengambilan keputusan
Jika suatu tindakan pemerintahan dilakukan tetapi hasilnya tidak dijelaskan kepada masyarakat, situasi tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sejumlah kasus pelayanan publik di Indonesia, kondisi seperti ini sering kali menjadi objek laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.
Atensi Ketua Umum LPK-YKBA
Perkembangan polemik ini juga mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum yang mengikuti dinamika advokasi masyarakat di daerah.
Salah satunya datang dari Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL, yang merupakan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen – Yayasan Konsumen Berdaya Abadi (LPK-YKBA).
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi tersebut, Eko Puguh Prasetijo disebut memberikan dukungan moral, pandangan hukum, serta arahan kepada para anggota YKBA di Lampung Timur yang tengah mengawal persoalan ini.
Menurut sejumlah pengurus YKBA di daerah, Ketua Umum LPK-YKBA itu juga memberikan atensi khusus terhadap perkembangan situasi, sekaligus mendorong agar setiap langkah advokasi dilakukan secara hati-hati, berbasis data, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya menjaga agar proses advokasi masyarakat tetap mengedepankan prinsip negara hukum, mekanisme konstitusional, serta kepentingan publik yang lebih luas.
Pertanyaan Publik yang Kini Bergema
Seiring berkembangnya polemik ini, sejumlah pertanyaan mulai muncul di tengah masyarakat:
Apa sebenarnya hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim pemerintah daerah?
Apakah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan tersebut telah memenuhi ketentuan legalitas bangunan gedung?
Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah daerah?
Mengapa informasi peninjauan lebih dahulu diketahui melalui media sosial?
Kapan pemerintah daerah akan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya menyangkut legalitas bangunan.
Ia juga menyangkut sesuatu yang lebih mendasar dalam negara demokrasi:
kejelasan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
Publik Menunggu Penjelasan
Ketua DPW YKBA Sumbagsel, Ahmad Effendi, menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah awal melalui klarifikasi dan somasi resmi kepada pemerintah daerah.
Namun apabila persoalan tersebut tidak memperoleh kejelasan, pihaknya menyatakan siap mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam negara hukum, transparansi bukan sekadar pilihan administratif.
Ia adalah bagian dari tanggung jawab pemerintahan kepada masyarakat.
Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan sederhana namun mendasar:
apa sebenarnya hasil peninjauan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah?
Jika penjelasan itu disampaikan, polemik mungkin akan mereda.
Namun jika tidak, satu hal hampir pasti terjadi:
pertanyaan publik akan terus tumbuh.
Dan dalam demokrasi, pertanyaan publik selalu menunggu jawaban.
